Museum Direvitalisasi
Bentuk museum Virtual

Tanjung Pinang, Kompas --Pemerintah mendorong pengelola museum membuat aplikasi virtual untuk memperluas akses. Museum-museum Indonesia juga harus distandarisasi dan direvitalisasi agar bisa menjadi etalase pencapaian peradaban Indonesia. Namun, pemerintah belum sepenungguhnya sanggup melakukan tugas itu.

Perluasan akses ke museum sangat penting, salah satunya untuk edukasi masyarakat. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mencontohkan, salah satu isi kurikulum pendidikan ialah pembelajaran kebudayaan peradaban yang bisa dilakukan di museum. Namun, tidak semua pelajar dapat mengakses museum.

"Karena itu, saya minta pengelola museum membuat museum virtual, dimulai dari Museum Nasional," ujarnya dalam pembukaan Pertemuan Nasional Museum Seluruh Indonesia, Rabu (21/5) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Dengan virtualisasi, pelajar yang jauh dari museum tetap bisa mengakses koleksi-koleksinya. Pelajar tidak terhalang jarak untuk mempelajari capaian peradaban yang disimpan di museum.

Kacung juga mengatakan, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan perekonomian terbesar. Perekonomian itu bentuk pencapaian peradaban Indonesia dan tidak mudah diraih. Apalagi dengan penduduk yang sangat heterogen.

"Semua itu harus didokumentasikan, dimasukkan museum. Kalau museum Indonesia tidak sesuai dengan status perekonomian yang besar itu, artinya ada yang kurang afdal dengan perabadan kita," ujarnya.

Indonesia tidak boleh kalah dari negara-negara dengan perekonomian tidak sebaik Indonesia, tetapi punya museum lebih baik. "Turki, misalnya, kabarnya museumnya lebih baik daripada Indonesia. Perekonomian Turki lebih buruk dari Indonesia, "tuturnya.

Serius Tata Museum

Pemerintah, kata Kacung, mulai serius menata museum. Tahun ini, Peraturan Pemerintah tentang museum akan disahkan. "Kami harapkan, sudah ditandatangani sebelum presiden baru dilantik. Sekarang sedang mencari masukan agar peraturan turunannya cepat terbit," tuturnya.

Peraturan itu, antara lain akan mengatur standarisasi museum dan alokasi APBN untuk museum. "Dulu, pernah ada penolakan APBN dipakai untuk membangun museum di daerah dengan alasan itu tanggung jawab daerah, "ujarnya.

Penolakan itu, lanjut Kacung, menyulitkan pengembangan museum di Indonesia. Tidak banyak kabupaten atau kota mampu membangun museum.

"Tidak sampai 10 persen dari semua kabupaten atau kota punya museum. Sekarang sudah disetujui APBN untuk membangun, revitalisasi, dan bantuan teknis bagi museum di daerah,"tuturnya.

Asisten III Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Said Agil menuturkan, museum merupakan lembaga dinamis. Museum bukan hanya sekadar gedung untuk menyimpan benda-benda masa lalu. "Tempat pelestarian hanya salah satu fungsi museum. Museum juga tempat pendidikan dan sumber data penelitian, "tuturnya.

Dia mengakui, museum belum maksimal dimanfaatkan. Untuk itu, perlu berbagai dorongan untuk meningatkan pemanfaatan museum. (RAZ).

Dilansir dari : Kompas Cetak, Kamis, 22 Mei 2014